Obat Menipis di Puskesmas Selayar, Warga Mengaku Diminta Beli Diluar
 |
| Potret papan tempat pengambilan obat di Puskesmas Bontosunggu. (Photo : Zonareport) |
ZONAREPORT.WEB.ID | SELAYAR — Rabu (14/5/2026), keterbatasan stok obat di sejumlah fasilitas kesehatan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai menjadi sorotan. Kondisi tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan diduga berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor layanan publik, termasuk kesehatan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (PUSTU) mengalami keterbatasan persediaan berbagai jenis obat. Obat yang tersedia disebut hanya untuk penanganan penyakit ringan dan layanan dasar, sementara beberapa kebutuhan lain harus dibeli sendiri oleh pasien di luar fasilitas kesehatan pemerintah.
Mengacu pada data Kementerian Kesehatan RI, terdapat 15 Puskesmas di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari 6 Puskesmas non-rawat inap dan 9 Puskesmas rawat inap. Namun dalam praktik pelayanan, sejumlah tenaga kesehatan mengaku stok obat yang diterima sangat terbatas.
“Kekurangan obat sudah mau dua tahun lebih. Dalam satu bulan kadang cuma dikasih 10 tablet per jenis obat,” ujar seorang pekerja PUSTU yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Ia menyebut jenis obat yang umumnya tersedia hanya obat dasar seperti paracetamol, amoxicillin, ibuprofen, amlodipine, captopril, allopurinol, diclofenac, domperidone, albendazole, cotrimoxazole, antasida, dexamethasone, simvastatin hingga prednison.
Keterangan serupa disampaikan tenaga kesehatan di Puskesmas Bontosikuyu. Menurutnya, stok obat yang tersedia sebagian besar berbentuk tablet, sedangkan obat injeksi maupun sirup sangat jarang tersedia.
“Stok obat kebanyakan berbentuk tablet. Yang jarang sekali ada itu injeksi atau obat botol. Paracetamol dari puskesmas memang biasanya tidak ada, jadi pasien beli sendiri di luar,” ungkapnya.
Keterangan serupa juga disampaikan salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Bontoharu. Ia mengungkapkan persediaan obat di fasilitas kesehatan tersebut juga terbatas, sehingga pasien kerap harus membeli sebagian obat di luar.
“Obat di Puskesmas Bontoharu juga sedikit. Sebagian obat diberikan di puskesmas, sementara sebagian lainnya harus dibeli pasien di luar,” ungkapnya.
Keluhan juga datang dari masyarakat. Seorang warga mengaku sudah beberapa kali berobat ke puskesmas, namun obat yang diresepkan dokter kerap tidak tersedia.
“Sudah beberapa kali berobat, tapi obat yang diresepkan dokter selalu tidak ada. Akhirnya harus cari sendiri di luar,” ujarnya.
Pengakuan serupa disampaikan warga lainnya yang mengaku mulai enggan berobat ke fasilitas kesehatan pemerintah karena tetap harus membeli obat di apotek.
“Saya sudah malas berobat karena obat yang diresepkan selalu dibeli di apotek luar,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan masyarakat kecil, terutama warga miskin di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap apotek maupun fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Keterbatasan stok obat juga dikhawatirkan memperburuk kondisi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yang sangat bergantung pada fasilitas pemerintah untuk mendapatkan pengobatan.
Di sisi lain, hasil penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP) menunjukkan nilai pengadaan yang berkaitan dengan obat, farmasi, medis, vaksin, alat kesehatan dan bahan habis pakai medis di sejumlah fasilitas kesehatan di Selayar relatif terbatas.
Beberapa di antaranya tercatat sebagai berikut:
- Puskesmas Polebunging sekitar Rp66,45 juta
- Puskesmas Bontomatene sekitar Rp64,13 juta
- Rumah Sakit Pratama Jampea sekitar Rp63,39 juta
- Puskesmas Buki sekitar Rp61,77 juta
- Puskesmas Barugaia sekitar Rp59,86 juta
- Puskesmas Benteng sekitar Rp50 juta
- Puskesmas Bontosikuyu sekitar Rp47,92 juta
- Puskesmas Bontosunggu sekitar Rp29,85 juta
Meski demikian, angka tersebut belum menggambarkan keseluruhan anggaran kesehatan karena sebagian pengadaan obat dimungkinkan masuk dalam nomenklatur lain, seperti bahan habis pakai, pengadaan terpusat dinas kesehatan, maupun belanja BLUD.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar terkait kondisi keterbatasan stok obat tersebut maupun langkah penanganan yang akan dilakukan.
Penulis : Sahrul Ahmad