 |
| Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan (Photo: Istimewa) |
Zonareport.web.id, MAKASSAR – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, memimpin kunjungan kerja reses masa persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan, Rabu (10/12/2025).
Kunjungan ini bertujuan melanjutkan evaluasi kinerja Kanwil BPN Sulsel sekaligus menelaah delapan fokus utama persoalan pertanahan dan tata ruang di wilayah tersebut. Sejumlah Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Selatan turut hadir, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Suharno, S.H., M.H.
Evaluasi Menyeluruh dan 8 Fokus Pembahasan Pertanahan
Dalam arahannya, Bahtra Banong menyampaikan bahwa Komisi II ingin memastikan seluruh program BPN berjalan efektif di daerah. Ia menegaskan ada delapan isu prioritas yang menjadi perhatian dalam reses kali ini, antara lain:
1. Peningkatan kualitas SDM
2. Percepatan PTSL dan peningkatan kualitas data pertanahan
3. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
4. Sertipikasi aset BMN dan aset pemerintah daerah
5. Penyusunan dan penerapan RTRW serta RDTR
6. Penegakan hukum terhadap mafia tanah
7. Penyelesaian HGU, HGB, dan HPL
8. Kesesuaian tata ruang dengan indikasi bencana
“Kami ingin memastikan seluruh persoalan pertanahan di Sulawesi Selatan dapat diselesaikan dengan cepat dan terukur,” ujar Bahtra.
Paparan Kinerja BPN Sulawesi Selatan
Kepala Kanwil BPN Sulsel, Dony Erwan Brillianto, menyampaikan terima kasih atas kedatangan Komisi II DPR RI. Ia juga memaparkan capaian kinerja Kanwil hingga 10 Desember 2025, di antaranya:
Penyerapan anggaran telah mencapai 92,58% (target akhir tahun 99,5%),
Realisasi PTSL 96%, ditargetkan rampung 100% pada akhir Desember,
Program redistribusi tanah sudah 100%,
Penyerahan sertipikat hasil konsolidasi tanah di Palopo dan Bantaeng,
Seluruh kantor pertanahan se-Sulsel telah menerapkan layanan peralihan hak elektronik, Kantor Pertanahan Kota Parepare meraih predikat WBK
Dony berharap pertemuan ini dapat menjadi sarana komunikasi yang lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Sulsel.
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, termasuk Suharno dari Kepulauan Selayar. Para peserta aktif memberikan masukan terkait kendala yang sering dihadapi, mulai dari sengketa lahan hingga percepatan sertifikasi tanah.
Forum dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berfokus pada solusi teknis di lapangan serta langkah-langkah yang perlu diperkuat di setiap daerah.
Dengan terlaksananya reses ini, Komisi II DPR RI dan BPN Sulawesi Selatan menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan. Sinergi dengan pemerintah daerah juga diharapkan semakin kuat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat berupa kepastian hukum, pelayanan yang lebih cepat, dan tata ruang yang lebih tertata. (*)
